Cuplikan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2008 TENTANG GURU

10 06 2016

Pasal 39
(1) Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan peraturan tingkat satuan pendidikan, dan perundang-undangan dalam proses pembelajaran
yang berada di bawah kewenangannya.
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan
maupun tulisan, serta hukuman yang mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik
Guru, dan peraturan perundang-undangan.
(3) Pelanggaran terhadap peraturan satuan yang dilakukan oleh peserta didik yang pemberian
sanksinya berada di luar kewenangan Guru dilaporkan Guru kepada pemimpin satuan pendidikan.
(4) Pelanggaran terhadap peraturan perundang-yang dilakukan oleh peserta didik dilaporkan Guru
kepada pemimpin satuan pendidikan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Perlindungan dalam Melaksanakan tugas dan Hak atas Kekayaan Intelektual

Pasal 40
(1) Guru berhak mendapat perlindungan melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan
jaminan keselamatan dari Pemerintah, Daerah, satuan pendidikan, Organisasi Profesi Guru,
dan/atau Masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.
(2) Rasa aman dan jaminan keselamatan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diperoleh Guru melalui perlindungan:
a.hukum;
b.profesi; dan
c.keselamatan dan kesehatan kerja
(3) Masyarakat, Organisasi Profesi Guru, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat saling membantu memberikan perlindungan sebagaimana pada ayat (1).

Pasal 41
(1) Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum tindak kekerasan, ancaman, perlakuan intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari peserta didik, orang tua peserta didik, birokrasi, atau pihak lain.
(2) Guru berhak mendapatkan perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak
sesuai dengan peraturan perundang- undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat Guru dalam melaksanakan tugas.
(3) Guru berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dari satuan pendidikan dan penyelenggara satuan pendidikan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja,
kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja dan/atau resiko lain.

Pasal 42
Guru memperoleh perlindungan dalam melaksanakan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s